Mempelajari Bisnis

Pemulihan Ekonomi Bisa Lebih Cepat Berkat Sinergi Yang Kuat

“penanganan PMKS tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, Untuk menangani PMKS, perlu adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bagi PMKS, persoalan yang mendasar adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya,” katanya. Selain itu, kesadsaran terhadap implementasi fungsi-fungsi penting pemerintah pada dasarnya mengerucut pada pelayanan public yang optimum. Artinya, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar birokrasi memiliki kompetensi orientasi pelanggan internal dan eksterna yang jelas dan berimbang. APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk semakin memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Di dalam alokasi PEN 2021, salah satu kenaikan anggaran terjadi pada pos kesehatan antara lain untuk mendukung pembiayaan vaksinasi serta penguatan 3T.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka Bina Lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam yang terjadi di Merapi, Mentawai, Gunung Sinabung, banjir bandang Wasior dan kegiatan sosial lainnya. PLTMH di bangun di areal yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan PLTMH bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Pelebaran sosial media dalam bidang usaha

Pencanangan lima program tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Di masa pandemi world virus corona ini, setidaknya ada dua “perang” yang dihadapi oleh negara-negara di dunia sekarang, yakni melawan virus itu sendiri dan berusaha mengendalikan krisis ekonomi di dalam negeri. Berbagai negara maju, negara berkembang, emerging international locations, maupun negara terbelakang, mengalokasikan sumber dananya untuk peningkatan pelebaran defisit. [newline]Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Banten, Dede Siti Eka mengatakan, masih begitu banyak masyarakat di Banten yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial. Pada hal tertuntu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan. Menerapkan system kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan public tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.

Kesepuluh, selain mentalitas dan budaya kekuasaan masih merupakan karakter sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa pra-modern ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari prilaku aparat atau pejabat birokrasi. Kultur seperti itu telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat . Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyediakan paying hokum untuk menciptakan good governance sekaligus upaya untuk menunjukkan komitmenya terhadap prakti-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaaan dalam system birakrasi di tanah air. [newline]Semua Payung hokum ini di buat untuk menjaga aparatur birokrasi, sebagai garda terdepan pelayanan public, menjadi bersih dan skilled., sehingga harapannya kepercayaan masyarakat akan berangsur menjadi positif.

“Saya beruntung, sudah lama menjadi mitra PT PLN , karena UKM-UKM baru lainnya kalau ingin mendapatkan bantuan, harus ada jaminannya. Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masayarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN. Kita semua tahu bahwa negara adalah penjamin sosial tetapi batas anggaran defisit ini tentu akan bertentangan dengansocial security internet. Berbagai bantuan tersebut pun memerlukan penerapan yang optimal karena pada praktiknya masih banyak pihak yang bandel baik untuk bantuan sosial, industri ataupun relaksasi kredit.

Mencermati dampak pandemi covid-19, pemerintah kembali akan merevisi Perpres 54 Tahun 2020 itu dan menambah besaran desifit menjadi 6,34% dari PDB atau mencapai Rp1.039,2 triliun dengan tambahan belanja penanganan covid-19 mencapai Rp695,20 triliun. Pemerintah, kata dia, melakukan upaya pemulihan ekonomi pada 2021 sehingga besaran defisit diproyeksikan masih lebih tinggi dari batasan maksimal 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. BADAN Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa penurunan defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. [newline]Adapun rakor yang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan di ruang rapat UPT PJJ Mojokerto, Rabu (2/6) itu terkait rencana pelebaran dua ruas jalan di Kab. Kediri, yakni di Link a hundred and seventy (Pulorejo – Bts. Kab Kediri Pare) dan Link 171 ( Pulorejo – Bts. Kab. Kediri Kandangan). Untuk mencapai suatu keadilan dan kelayakan, penilaian besarnya nilai ganti kerugian yang telah ditentukan oleh Undang – Undang untuk dilakukan oleh penilai tanah dilakukan atas bidang per bidang tanah. Penilaian bidang per bidang tanah ini dimaksudkan untuk dapatnya memenuhi rasa keadilan, oleh karena pada bidang tanah yang berdampingan dalam keadaan tertentu yang satu harus dinilai lebih tinggi sedang yang lain lebih rendah.

Di tahun 2021, Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memperkuat berbagai langkah untuk mengendalikan pandemi serta memulihkan ekonomi. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi dapat pulih pada rentang 4,5 sampai dengan 5,three persen di tahun 2021. Selain itu, berkah perkembangan teknologi dan kerjasama internasional membuka peluang pengembangan vaksin Covid-19 berjalan sangat cepat, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan sejak akhir 2020. Bersama dengan upaya konsisten 3M dan 3T, vaksin diharapkan menjadi game changer untuk mempercepat pengendalian pandemi. “Kegiatan ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang didukung oleh suatu sinergi yang kuat dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan kita semua. Dan tentu saja dalam konteks ini, ayo kita semua, perbankan, Bank Himbara, Bank Swasta, dan dunia usaha agar terus menjaga optimisme yang penting dalam upaya memulihkan ekonomi,” kata Gubernur BI.

Dengan melihat hasil-hasil kajian dari berbagai lembaga tersebut dapatr disimpulkan betapa masih rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia, padalah tuntutan kualitas dan kuantitas jasa layanan public oleh penggunaan semakin meningkat. Penggunaan telah membayar jasa layanan public, tetapi kualitas dan kuantitas diinginkan belum terpenuhi. Teransparansi akuntabilitas dalam pelayanan public diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terikat dalam pelayanan public, sehingga dituntut pula regulator yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada dan terjadfi keseimbangan pihak-pihak yang terikat dalam pelayanan public. Diluar pengunaan pelayanan publik (non-user) perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tuntutan lingkungan strategis. Upaya untuk mewujudkan system pemerintah yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian telah diterapkan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 1999.

Jika kondisi ini bias terpenuhi maka harapan mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yang demokratis akan membawa kebaikan bagi Negara dan bangsa ini. Kami harap Sei Rampah memiliki wajah baru dan berdampak baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di Sergai ini,” harapnya.